ANGGARAN
DASAR
YAYASAN
NURULHIDAYAH PASUNDAN
Mukadimah
Dalam menyikapi era globalisasi yang
diwarnai oleh semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka seluruh
manusia yang mendambakan kenyamanan dan keseimbangan hidup harus pula membekali
dirinya dengan keimanan dan ketaqwaan.
Pancasila sebagai falsafah kehidupan
bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara bagi warga Negara Republik Indonesia adalah sebagai suatu
landasan kehidupan yang mengandung nilai-nilai keseimbangan lahiriah dan bathiniyah
sehingga menjadikan
kehidupan yang sejahtera bagi pengamalnya, permasalahan yang
timbul adalah ternyata Sumber Daya Manusia
(SDM) yaitu tingkat kesadaran dan kualitas
manusianya belum sama bahkan cenderung masih lemah. Padahal potensi untuk itu
ternyata masih cukup tersedia pada dirinya dan terutama di lingkungan generasi
muda sebagai pewarisnya.
Terdorong oleh kondisi dan situasi
yang seperti tersebut di atas, maka sambil memohon ridho dan kekuasaan kepada Allah SWT, Yayasan
Nurulhidayah Pasundan mengembangkan kiprahnya dalam menanamkan keimanan dan
ketakwaan umat yang diwarnai dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang
berwawasan lingkungan.
Usaha tersebut insya Allah diwujuskan dalam
bentuk perpaduan
antara Pendidkan Formal dari mulai TK
sampai Perguruan Tinggi. Non Formal PAUD, PKBM, dan Pendidikan Pesantren dari Kitab-kitab Kuning Allusunnah Waljama’ah ditambah
dengan keterampilan Otomotif, LKP Komputer
dan Pertanian/peternakan serta Bahasa
Arab, Bahasa Inggris, dan Iptek. Untuk mencapai usaha
tersebut, maka
perlu disusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Nurulhidayah Pasundan yang diuraikan sebagai
berikut:
Pasal 1
Nama Tempat dan Kedudukan
Yayasan ini bernama YAYASAN NURULHIDAYAH PASUNDAN, Selanjutnya
dalam Anggaran Dasar ini disebut “YAYASAN NHP”
berkedudukan di Cianjur dengan alamat
kantor pusat Kampung Neglasari, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 11, Desa Haurwangi, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur
dengan cabang-cabang atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pendiri “YAYASAN
NHP”.
Pasal 2
Waktu Pendirian.
Nurulhidayah
Pasundan didirikan mulai 26 Mei 2008 dan untuk jangka waktu yang tidak
ditentukan lamanya.
Pasal 3
Azas
“Nurulhidayah Pasundan
Berazaskan Pancasila dan Syari’at Islam”
Pasal 4
Maksud dan Tujuan
Berkiprah
membantu pemerintah dalam mencerdaskan
kehidupan bangsa menyelenggarakan pendidikan yang terpadu antara sekolah umum,
kemanusiaan dan pesantren mengembangkan sikap mental dan akhlaqul karimah generasi
muda dan santri.
Pasal 5
Usaha-Usaha
1. Menyelenggarakan
Pendidikan Formal
dari tingkat taman kanak-kanak s/d perguruan tinggi (PAUD,TK,SD
Plus,SMP Plus,MTs Plus,MA Plus,SMK Plus,SMU Plus,Perguruan Tinggi/Universitas) yang keseluruhannya disesuaikan dengan kurikulum Pemerintah dan Kurikulum Yayasan NHP,
2. Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal mulai dari pendidikan Paket A, B, C,
dan SSB serta ASB.
3. Menyelenggarakan
pengajian umum,
4. Mendirikan
koperasi pondok Pesantren Nurulhidayah Pasundan,
5. Menyelenggarakan
Usaha-Usaha Perdagangan yang halal,
6. Menyelenggarakan PKBM,
7. Menyelenggarakan
Lembaga Keterampilan dan Pelatihan (LKP)
Komputer,
8. Menyelenggarakan
Pendidikan Keterampilan Untuk Santri dan
Masyarakat Umum,
9. Menyelenggarakan
Usaha Pertanian dan
Agrobisnis,
10. Menyelenggarakan
Usaha Peternakan dan Perikanan,
11. Menyelenggarakan
Usaha Koperasi,
12. Menyelenggarakan
Usaha Mebeuler,
13. Menyelenggarakan
Usaha Dibidang Energi dan Transportasi,
Pasal 6
Kekayaan
Yayasan Nurulhidayah Pasundan antara lain terdiri: Kekayaan pribadi
Pembina selaku Pendiri Yayasan NHP yaitu sebesar Rp.99.900.000,- (Sembilan Puluh Sembilan
Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah). Sumbangan
atau bantuan yang tidak mengikat, tanah
wakaf, Hibah
Wasiat, dan
Sosial lainnya dari para Donatur.
Pasal 7
Badan Pengurus
1.
Yayasan Nurulhidayah
Pasundan ini diurus oleh suatu badan pengurus yang terdiri dari:
a. Pembina;
b. Pengurus;
c. Pengawas;
2.
Anggota badan pengurus
dipilih untuk jangka 5 (lima) tahun
dan dapat dipilih kembali.
3.
Ketua badan pengurus
diangkat dan diberhentikan oleh badan pendiri/Pembina.
4.
Anggota badan pengurus
lain dipilih oleh ketua badan pengurus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atas
persetujuan badan pendiri/Pembina dengan menerapkan kedudukan masing-masing
serta dapat diberhentikan oleh Badan Pembina.
Pasal 8
Keanggotaan Badan Pengurus
1.
Keanggotaan Badan Pengurus berakhir
karena:
a.
Meninggal Dunia;
b.
Atas permintaan sendiri;
c.
Habisnya masa kepengurusan dan
tidak terpilih lagi;
d.
Dinyatakan vailit atau dibawah
pengumuman (order curatele);
e.
Jika ternyata ada
lowongan Anggota
Pengurus, maka keputusan Badan Pembina atas
usulan Ketua Badan Pengurus dapat
mengisi lowongan pengurus tersebut;
f.
Apabila Anggota Badan Pengurus menyatakan diri
untuk menjabat jabatan diluar badan pengurus menjadi Pimpinan Lembaga Pendidikan, maka
secara otomatis bukan lagi sebagai anggota badan pengurus;
Pasal 9
Kewajiban dan
Kekuasaan Badan Pengurus
Badan
Pengurus berkewajiban menjalankan peraturan-peraturan tersebut yang tercantum dalam peraturan Perundang-undangan dan AD / ART Yayasan
NHP.
Pasal 10
Kewenangan Badan
Pengurus
1.
Ketua bersama-sama Sekretaris, mewakili Yayasan NHP
didalam dan diluar pengadilan, dan karenanya berhak melakukan segala tindakan,
baik yang mengenai keperguruan maupun yang mengenai kepemilikan, dengan
ketentuan untuk:
a.
Meminjam atau
meminjamkan uang untuk dan atas nama Yayasan
NHP;
b.
Membeli, menjual atau dengan
cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas benda tidak bergerak milik Yayasan NHP;
c.
Menggadaikan atau
menjaminkan serta meminjamkan kekayaan
Yayasan NHP, baik yang bergerak atau
tidak bergerak harus
mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu atau surat /akta yang berkenaan harus ditandatangani oleh Ketua
Badan Pembina Yayasan NHP.
d. Surat-surat
yang keluar bersifat penting harus ditandatangani oleh ketua bersama-sama
dengan sekretaris dan disampaikan
kepada Ketua Badan Pembina.
e. Surat
keluar yang bersifat rutin dapat ditandatangani oleh ketua bersama-sama dengan
sekretaris.
2.
Dalam dua bulan setelah
akhir tahun kalender yang menjadi tahun buku Yayasan NHP, ketua memberikan laporan tentang
kegiatan-kegiatan Yayasan NHP dalam
tahun buku terdahulu kepada rapat Badan Pembina.
Pasal 11
Keanggotaan
Badan Pembina
1.
Anggota-anggota Badan Pembina terdiri
dari:
a.
Mereka yang mendirikan
Nurulhidayah Pasundan ini;
b.
Mereka yang ditunjuk oleh
rapat anggota badan Pembina;
c.
Apabila salah seorang
anggota badan pembina
meninggal dunia atau yang bersangkutan oleh karena satu hal dan lain hal tidak dapat melaksanakan
kewajibannya sebagai anggota Pembina, maka kedudukannya tersebut digantikan
oleh ahli waris yang bersangkutan dan apabila ahli waris lebih dari 1(satu) orang, maka salah satu
seorang dari ahli waris yang telah ditunjuk oleh ahli-ahli warisnya, secara
otomatis berhak menggatikannya.
2.
Pemberhentian atau
pengangkatan anggota-anggota
Badan Pembina dilakukan
dengan rapat anggota Badan
Pembina, dengan
ketentuan bahwa usulan yang berkenaan harus disetujui sekurang-kurangnya ¾ (tiga perempat) dari
jumlah Anggota Badan Pembina, dalam hal
ini tidak termasuk pengangkatan anggota Badan
Pembina tersebut pada pasal 11 ayat c tersebut.
3.
Badan Pembina dapat
mengangkat beberapa orang penasehat dan pelindung apabila dianggap perlu.
Pasal 12
Rapat-Rapat
Badan Pengurus
1.
Badan Pengurus
diwajibkan mengadakan rapat sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun dan
setiap waktu jika dianggap perlu oleh ketua, atau sekurang-kurangnya
½(setengah) dari jumlah Badan
Pengurus lainnya yang
memberitahukan kehendaknya itu dengan tertulis kepada ketua.
2.
Dalam semua rapat,
ketua memegang pimpinan, jika ketua badan
pengurus tidak dapat hadir, rapat dipimpin oleh seorang yang
dipilih dan dari mereka yang hadir.
3.
Rapat pengurus dianggap
syah jika sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari para
anggota hadir.
4.
Jika yang hadir tidak
cukup, ketua dapat mengadakan rapat baru secepat-cepatnya 1(satu) minggu dan
selambat-lambatnya dalam 2(dua) minggu, setelah itu dalam rapat pertama dengan
tidak mengindahkan jumlah anggota yang hadir.
5.
Semua rapat Yayasan Nurulhidayah Pasundan
ini didasarkan dan berdasarkan pada musyawarah dan mufakat jika musyawarah
tersebut tidak tercapai, maka
semua keputusan rapat diambil dengan suara yang terbanyak seperti biasa.
6.
Jika jumlah suara yang setuju dan tidak setuju
sama banyaknya, maka ketua
badan pengurus dapat memutuskan hasil rapatnya.
Pasal
13
Tahun
Buku
1. Tahun
buku Yayasan Nurulhidayah Pasundan
ini dimulai dari awal bulan Juni.
2. Badan
Pengurus diwajibkan membuat laporan tahunan yang disediakan bersama-sama dengan
perhitungan dan pertanggung jawaban serta laporan tahunan tersebut harus
disetujui disahkan oleh Badan
Pembina.
Pasal 14
Tambahan dan Aturan Perubahan Anggota
Dasar
1. Putusan
untuk merubah menambah anggaran dasar Nurulhidayah Pasundan atau untuk
membubarkan Nurulhidayah Pasundan hanya syah jika dalam rapat Anggota Badan Pembina usulan yang berkenan
disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Pembina
2. Keputusan
untuk membubarkan Yayasan NHP
dapat diambil apabila atas usul Badan Pembina ternyata
bahwa Yayasan NHP tidak mempunyai kekuatan hidup lagi atau kekayaan
Nurulhidayah Pasundan telah habis atau sedemikian rupa, sehingga menurut Badan Pembina
tidak cukup untuk memenuhi tujuan Yayasan NHP.
3. Dalam hal pembubaran Yayasan NHP sebagai mana tersebut
diatas, maka kekayaan Nurulhidayah Pasundan ini dan atau kepada para pengganti mereka
atau kepada Yayasan lain atau semacamnya yang mempunyai maksud dan tujuan yang
sama dengan Nurulhidayah Pasundan.
ANGGARAN RUMAH TANGGA
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURULHIDAYAH PASUNDAN
Pasal 1Pelindung dan Penasehat
1.
Pelindung dan Penasehat dipilih dan ditetapkan melaui
rapat Badan Pembina.
2.
Pelindung berfungsi mengayomi Nurulhidayah Pasundan,
sehingga dapat berkembang dengan baik maupun mewujudkan tujuan berdirinya
Nurulhidayah Pasundan.
3.
Penasehat berfungsi memberi nasehat, pertimbangan
saran-saran, bantuan dan kemudian bagi semua pengurus, wajib menjaga nama baik
dan kelangsungan hidup Nurulhidayah Pasundan.
4.
Pelindung dan Penasehat diangkat dan dipilih oleh Badan Pembina.
Pasal 2
Keanggotaan
1.
Anggota Yayasan
NHP terdiri dari Badan Pembina, Badan
Pengurus, Pimpinan Lembaga Pendidikan, Pimpinan Badan Usaha, Dosen Tetap, Guru
Tetap Yayasan(GTY), Pegawai Tetap dari lembaga badan usaha yang dibentuk oleh Yayasan
NHP;
2.
Setiap anggota akan dipertimbangkan, dipecat sementara
atau dipecat selamanya apabila :
a. Bertindak melanggar atau bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga Yayasan NHP;
b. Bertindak merugikan dan merusak nama baik Yayasan NHP;
3.
Penetapan peringatan dan pemecatan sementara dilakukan
oleh Ketua Badan Pengurus.
4.
Penetapan pemecatan selamanya akan dilakukan oleh Ketua Badan
Pembina atas usul Ketua Badan Pengurus.
Pasal 3
Tugas dan Wewenang Ketua Badan Pengurus
Tugas :
1.
Mengawasi secara keseluruhan terhadap aktifitas Yayasan Nurulhidayah
Pasundan.
2.
Membuat program kerja Yayasan secara global.
3.
Mengkoordinasi semua kegiatan Pengurus Yayasan
Nurulhidayah Pasundan.
4.
Menandatangani surat-surat/dokumen yang berhubungan
dengan administrasi Yayasan Nurulhidayah Pasundan.
5.
Berkoordinasi dengan instansi terkait.
6.
Mengontrol dan mengendalikan semua kegiatan Yayasan
Nurulhidayah Pasundan.
7.
Menyusun RAPB Yayasan NHP bersama Badan Pembina Yayasan
NHP.
8.
Sebagai Pembina Sekolah dan pengendali pelaksana
pendidikan secara umum.
Kewenangan :
1.
Meminta laporan program kerja masing-masing Kepala
Departemen dan Ketua Bidang;
2.
Menandatangani perjanjian dan atau kerjasama;
3.
Melakukan evaluasi kinerja pada Kepala Departemen dan
Ketua Bidang;
4.
Memberi sangsi dan penghargaan kepada badan/komponen
pengurus Yayasan NHP.
Pasal 4
Tugas Sekretaris
1.
Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan semua
Administrasi Yayasan Nurulhidayah Pasundan.
2.
Membuat surat-surat keluar atau dokumen Yayasan
Nurulhidayah Pasundan untuk diketahui/ditandatangani oleh Ketua Badan Pengurus
atau Ketua Badan Pembina Yayasan NHP.
3.
Membuat konsep AD/ART Yayasan NHP untuk diketahui oleh
semua Badan Pengurus dan di syahkan/ditandatangani oleh Ketua Badan Pengurus
serta disetujui oleh Ketua Badan Pembina yang selanjutnya menjadi dokumen
Yayasan Nurulhidayah Pasundan.
4.
Mengarsipkan surat-surat/dokumen Yayasan dengan
sepengetahuan Ketua Badan Pengurus (dokumen yang bersifat khusus urgensinya
sangat penting diamankan oleh Ketua Badan Pengurus).
5.
Sebagai Pembina Administrasi sekolah (administrasi umum, administrasi guru,
administrasi hubungan masyarakat/hubungan industri/Usaha).
6.
Melaporkan yang termaktub pada Pasal 5 Ayat 1 sampai 5 kepada
Ketua Badan Pengurus selanjutnya untuk disampaikan kepada Ketua Badan Pembina.
Pasal 5
Tugas Bendahara
1.
Bertanggung jawab dalam mengelola Keuangan Yayasan NHP.
2.
Menyusun rencana pemasukan dan pengeluaran biaya
penyelenggaraan atau pengembangan pendidikan dengan mempertimbangkan RAPBS/RAKS
yang diusulkan oleh Ketua Bidang Pendidikan dan masukan-masukan semua
pengurusan serta berkonsultasi dengan Ketua Badan Pengurus sebagai dasar untuk
menyusun RAPBY.
3.
Menerima dan menyimpan keuangan pada rekening Yayasan.
4.
Mengeluarkan uang atas permintaan Kepala Departemen, Kepala
Bidang masing-masing, dan Pimpinan Lembaga dengan seijin/diketahui Ketua Badan
Pengurus dan mengadministrasikannya secara baik dan benar sesuai dengan
perundang-undangan/AD&ART NHP.
7.
Sebagai Pembina Administrasi keuangan sekolah
(administrasi umum, administrasi guru, administrasi hubungan
masyarakat/hubungan industri/Usaha).termasuk pengendalian penerimaan dan
penggunaan keuangan.
8.
Membuat laporan keuangan secara berkala untuk dilaporkan
kepada Ketua Badan Pengurus dan selanjutnya untuk disampaikan kepada Ketua
Badan Pembina.
Pasal 6
Tugas dan Wewenang Ketua
Pengawas
1.
Uraian tugas Ketua Pengawas:
a. Menyusun laporan progres repout Yayasan untuk keperluan evaluasi Ketua
Badan Pembina;
b. Audit penggunaan APB,APBS, dan APBY;
c. Merekomendasi hal-hal penting kepada Badan Pengurus dan Ketua Badan
Pembina.
d. Membimbing penyusun laporan keuangan dan laporan oprasional pendidikan dan
Yayasan;
2.
Kewenangan Ketua Pengawas:
a. Meminta laporan keuangan dan laporan oprasional dari Ketua-ketua Bidang,
Pimpinan Lembaga secara periodik;
b. Melakukan audit periodik dan sewaktu-waktu bila diperlukan;
c. Mengajukan biaya dan menyetujui penggunaannya dan meminta persetujuan Ketua
Badan Pembina dan usulan Ketua Badan Pengurus;
d. Membagi tugas kepada anggota pengawas;
Pasal 7
Tugas dan Wewenang Kepala Departemen Pendidikan
1.
Tugas Kepala Departemen Pendidikan Yayasan NHP :
a. Mengajukan program kerja Bidang Pendidikan kepada Ketua Badan Pengurus untuk
dibahas bersama Badan Pembina Yayasan NHP;
b. Mengajukan RAPBS / RAKS dari Pimpinan Lembaga Pendidikan kepada Ketua Badan
Pengurus Yayasan NHP untuk dibahas bersama Badan Pembina Yayasan NHP;
c. Merencanakan kebutuhan dari masing-masing Lembaga Pendidikan kepada Ketua
Badan Pengurus Yayasan NHP untuk dibahas bersama Badan Pembina Yayasan NHP;
d. Melaporkan progres penyelenggaraan Lembaga Pendidikan kepada Ketua Badan
Pengurus untuk disampaikan kepada Badan Pembina Yayasan NHP;
2.
Kewenangan Kepala Departemen Pendidikan Yayasan NHP:
a. Meminta laporan program kerja para Pimpinan Lembaga Pendidikan untuk
disampaikan kepada Ketua Badan PengurusYayasan NHP;
b. Meminta laporan pertanggung jawaban
RAPBS/RAKS dari Pimpinan Lembaga
Pendidikan untuk dilanjutkan kepada Ketua Badan Pengurus dan disampaikan
kepada Badan Pembina Yayasan NHP;
c. Mengevaluasi secara Periodik penyelenggaraan Lembaga Pendidikan;
Pasal 8
Tugas dan Wewenang Kepala Departemen
Usaha
1.
Uraian tugas Kepala Departemen Usaha:
a. Menyampaikan program kerja Bidang Usaha kepada Ketua Badan Pengurus;
b. Mengajukan RAPB Bidang Usaha;
c. Membuat laporan-laporan progres repout oprasional Bidang Usaha;
d. Membuat laporan-laporan keuangan Bidang Usaha untuk disampaikan kepada
Ketua Pengurus Yayasan NHP;
e. Mencari donatur dan menjalin kemitraan usaha;
f. Mempersiapkan kelengkapan Administrasi Usaha;
2.
Kewenangan Kepala Departemen Usaha:
a. Membangun komunikasi usaha kepada pihak-pihak yang terkait;
b. Merekrut dan mengajukan kebutuhan tenaga kerja untuk ditetapkan oleh Ketua
Badan Pengurus;
c. Menandatangani perjanjian usaha dengan pihak lain atas persetujuan Ketua
Badan Pengurus Yayasan NHP;
d. Memonitoring program kerja bidang usaha;
Pasal 9
Tugas dan Wewenang Kepala Departemen
Umum
1.
Tugas Kepala Departemen Umum Yayasan NHP :
a. Mengajukan program kerja Departemen Umum
kepada Ketua Badan Pengurus untuk dibahas bersama Badan Pembina Yayasan
NHP;
b. Mengajukan RAPB dari masing-masing Bidang kepada Ketua Badan Pengurus
Yayasan NHP untuk dibahas bersama Badan Pembina Yayasan NHP;
c. Merencanakan kebutuhan dari masing-masing Bidang kepada Ketua Badan
Pengurus Yayasan NHP untuk dibahas bersama Badan Pembina Yayasan NHP;
d. Melaporkan progres penyelenggaraan masing-masing Bidang kepada Ketua Badan
Pengurus untuk dikaji dan dievaluasi bersama Badan Pembina Yayasan NHP;
2.
Kewenangan Kepala Departemen Umum Yayasan NHP:
a. Meminta laporan program kerja dari msing-masing BIdang untuk disampaikan
kepada Ketua Badan Pengurus Yayasan NHP;
b. Meminta laporan pertanggung jawaban
RAPB/RAK dari Pimpinan Bidang
untuk dilanjutkan kepada Ketua Badan Pengurus dan disampaikan kepada Badan
Pembina Yayasan NHP;
c. Mengevaluasi secara Periodik penyelenggaraan masing-masing Bidang
Pasal 10
Tugas Kepala – Kepala Bidang
1.
Membantu tugas kepala departemen sesuai dengan bidangnya
masing-masing;
2.
Mewakili tugas-tugas Kepala Departemen bila berhalangan;
3.
Menyusun dan membahas program kerja bersama Kepala
Departemen untuk dimintakan persetujuan Ketua Badan Pengurus Yayasan NHP;
4.
Menyelenggarakan program kerja yang telah disetujui oleh
Ketua Badan Pengurus Yayasan;
5.
Menyampaikan perkembanga/ kemajuan penyelenggaraan
program kerja kepada Kepala Departemen untuk disampaikan kepada Ketua Badan
Pengurus Yayasa;
Pasal 11
Pimpinan Lembaga Pendidikan
Yayasan Nurulhidayah Pasundan terdiri dari :
1.
Orang yang mencukupi persyaratan, pertimbangan, keahlian
sesuai bidang yang akan dipimpin, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Badan
Pengurus.
2.
Pimpinan Lembaga Pendidikan dapat mewakili Yayasan NHP
sifatnya kedalam, sedangkan keluar Yayasan NHP harus ditembuskan secara
tertulis kepada Ketua Badan Pengurus.
3.
Masa jabatan Pimpinan Lembaga Pendidikan selama 3 (tiga)
tahun, selanjutnya dapat dipilih kembali.
4.
Pimpinan Lembaga Pendidikan diberikan kewenangan untuk
melaksanakan RAKS yang telah disahkan melalui Rapat Badan Pengurus dan Badan
Pembina yang tertuang didalam RAPBY.
5.
Pimpinan Lembaga Pendidikan melaporkan perkembangan,
kemajuan, keuangan, peralatan, dan pengelolaan KBM sekurang-kurangnya 6 (enam)
bulan sekali kepada Ketua Badan Pengurus melalui Kepala Departemen Pendidikan.
6.
Formasi jabatan struktural Lembaga Pendidikan ditetapkan
oleh Ketua Badan Pengurus dan dilaporkan kepada Badan Pembina Yayasan NHP.
Pasal 12
Tugas Pimpinan Lembaga Pendidikan
1.
Mengajukan usulan program ke Yayasan NHP.
2.
Melaksanakan program sekolah yang disetujui oleh Yayasan
NHP.
3.
Melaksanakan fungsi managerial, supervisor dan
pengajaran.
4.
Melakukan supervisi terhadap Penyelenggaraan KBM.
5.
Menyusun kalender pendidikan tahunan disesuaikan dengan
aturan Pemerintah dan
Yayasan NHP.
6.
Membuat laporan kegiatan untuk disampaikan kepada Ketua
Badan Pengurus Yayasan NHP selanjutnya disampaikan kepada Ketua Badan Pembina
Yayasan NHP.
7.
Menyusun Rencana Anggaran Belanja Sekolah ( RAPBS)/RAKS.
8.
Menyusun tata tertib siswa.
9.
Menyusun jadwal pelajaran.
10. Memimpin rapat Guru masing-masing jenjang.
11. Mengajukan rekomendasi perpanjangan SK dan usulan pemberian reward and punishment tenaga pendidik
dan kependidikan kepada Ketua Badan Pengurus Yayasan NHP.
12. Menerima masukan dari Guru atau Karyawan di lingkungan untuk diteruskan kepada
Ketua Badan Pengurus Yayasan NHP.
13. Menyusun laporan tahunan jenjang.
Pasal 13
Tugas Wakil Pimpinan Lembaga
Pendidikan
1.
Membantu tugas Pimpinan sesuai tugas bidangnya.
2.
Mewakili Pimpinan bila berhalangan.
3.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan
Lembaga Pendidikan.
Pasal 14
Tugas Guru
1.
Menyusun Persiapan Belajar Mengajar (RPP).
2.
Menyusun perencanaan pengajaran (SILABUS).
3.
Membuat dan menyiapkan
administrasi kelas (Analisis Nilai).
4.
Melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar (KBM).
5.
Membuat laporan KBM kepada Pimpinan Lembaga Pendidikan.
6.
Melakukan koordinasi tugas mengajar dengan rekan kerja
bila diperlukan.
7.
Menjalin kerja sama dan membangun komunikasi dengan Wali
Kelas.
8.
Menyelenggarakan evaluasi siswa kepada Pimpinan Lembaga
Pendidikan.
9.
Melaporkan hasil evaluasi peserta didik kepada Wali Kelas
untuk dimasukan kedalam Raport dan Buku Induk.
Pasal 15
Tugas Pembimbing Ekstrakurikuler
1.
Membuat perencanaan Ekskul sesuai dengan bidangnya.
2.
Melaksanakan KBM Ekskul.
3.
Menyusun laporan PBM Ekskul Sekolah.
4.
Menjalin kerja sama dengan Pimpinan Lembaga Pendidikan.
5.
Melaporkan hasil Evaluasi ekstrakurikuler kepada wali
kelas untuk disampaikan kepada Pimpinan Lembaga Pendidikan.
6.
Konsultasi dengan Wakil Pimpinan Lembaga Pendidikan
kurikulum terhadap penjadwalan dan materi Ekskul.